PEKANBARU, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau menuturkan, sebanyak 1.700 guru di Riau telah dijatuhi sanksi penurunan pangkat akibat tindak pemalsuan pembuatan karya ilmiah sebagai syarat sertifikasi guru. Untuk membuat karya ilmiahnya, para guru tersebut menggunakan jasa calo.
"Kriterianya secara ketat ternyata bisa diawasi, dan di era otonomi hal ini tentu menjadi pelajaran berharga buat dinas pendidikan di daerah"
-- Muhadjir
Kepala Disdik Riau Irwan Effendi mengatakan, sebanyak 1.700 guru itu harus turun pangkat dari IV b kembali ke IV a. Penurunan pangkat itu sebagai sanksi yang diberikan karena adanya temuan pemalsuan dalam hasil karya ilmiah dan tanda tangan instansi terkait. Sedianya karya ilmiah tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi guru sebagai salah satu proses kenaikan pangkat.
"Mereka tidak membuat karya ilmiah sendiri, tapi menggunakan jasa calo dan itu sudah konsekuensinya," kata dia kepada wartawan, Kamis (28/1/2010).
Sejauh ini, tercatat Kota Pekanbaru menempati jumlah terbanyak yakni 514 orang, Kabupaten Pelalawan sekitar 40 orang, serta Kabupaten Siak mencapai 38 orang. Selain diturunkan pangkatnya, para tenaga pendidik itu diharuskan mengembalikan penyesuaian gaji yang telah mereka terima selama ini, yaitu sebagai pegawai golongan IV b.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengaku belum mendengar kabar tersebut. Untuk sementara, Sulistiyo akan menggali informasi ini ke Riau.
Dihubungi terpisah, Kepala Informasi dan Humas Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Muhadjir mengatakan, Kemendiknas mengacungkan jempolnya atas temuan dan tindakan dari Disdik Riau tersebut. Dia mengatakan, hal itu akan menjadi pelajaran bagi dinas-dinas di daerah lain di Indonesia, bahwa mekanisme yang jelas sudah ditemukan, khususnya dalam pengawasan angka kredit sertifikasi.
"Kriterianya secara ketat ternyata bisa diawasi, dan di era otonomi hal ini tentu menjadi pelajaran berharga buat dinas pendidikan di daerah. Sejauh ini kami hanya bisa memonitor melalui biro kami, karena kewenangan itu tetap ada di daerah," ujar Muhadjir.
Adapun sementara ini kasus tersebut sedang di bawah penyelidikan pihak Polda.
Sumber :
Kompas.com Jumat, 29 Januari 2010
Minggu, 31 Januari 2010
Kecurangan Ujian Nasional Diidentifikasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional tahun-tahun sebelumnya diidentifikasi, baik modus maupun sekolah pelakunya. Berdasarkan hasil identifikasi ini, bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang kembali.
”Semua pihak ingin semua sekolah dan daerah melaksanakan ujian nasional secara jujur supaya hasilnya murni,” kata Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, di Jakarta, Selasa (19/1).
Dalam upaya mencapai UN kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil UN dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota/kabupaten.
Selain melakukan identifikasi, lanjut Djemari, pengawasan dalam penyelenggaraan ujian nasional jenjang SMA/MA tahun ini diperketat. Demikian juga peran perguruan tinggi dalam tim pemantau independen untuk pelaksanaan UN tingkat SMP dan SMK.
”Jika tahun lalu perguruan tinggi cuma pengamat, tahun ini mereka sebagai pengawas yang bisa masuk ruang kelas jika dibutuhkan. Dalam pengarahan kepada guru-guru pengawas ruangan, perguruan tinggi juga terlibat,” kata Djemari.
DIY paling bersih
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Madiun mengatakan, untuk mencegah terjadinya kecurangan UN, pengawasan dan pengamanan akan diperketat mulai dari penggandaan soal, distribusi soal, pelaksanaan ujian di setiap ruang ujian, sampai penilaian.
”Pengawasan UN di semua tahapan akan diperketat,” kata Mendiknas seusai menyosialisasi pelaksanaan UN kepada para bupati yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Senin (18/1) malam.
Pada kesempatan tersebut, Menteri memaparkan hasil evaluasi UN di seluruh provinsi di Indonesia dari sisi jumlah kecurangan yang terjadi. Dari pemaparan itu, pelaksanaan UN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling bersih karena sedikit terjadi kecurangan. Sebaliknya, provinsi yang pelaksanaan UN paling banyak terjadi kecurangan adalah Gorontalo.
Anggaran terbatas
Di Surabaya, Koordinator Pelaksana Pengawas UN SMA/MA dan Tim Pemantau Independen UN SMP Jawa Timur Syafsir Akhlus mengatakan, karena keterbatasan anggaran, bantuan pengawasan UN dari perguruan tinggi untuk SMA dan SMP tidak mencakup semua sekolah. ”Kendatipun demikian, pengawas perguruan tinggi negeri tetap bersungguh-sungguh memantau pelaksanaan UN 2010,” ujarnya.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengalokasikan anggaran Rp 10,9 miliar untuk pengawasan dan pemindaian UN di Jawa Timur ditambah Rp 2,2 miliar untuk tim pemantau independen. Untuk itu, BSNP mengharapkan setiap sekolah diawasi dua orang dari perguruan tinggi. Tahun sebelumnya, setiap sekolah diawasi satu orang dengan anggaran keseluruhan Rp 8,2 miliar.
Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Priyo Suprobo mengatakan, akan sangat baik bila ada satuan tugas pengawas UN dari masyarakat yang benar-benar peduli pada kejujuran. Selain cakupannya lebih luas, anggaran yang dikeluarkan lebih hemat karena kemungkinan pengawasan dilakukan para relawan. Bila ada satuan tugas dari masyarakat, kata Priyo, sesungguhnya tidak perlu ada pengawas dari perguruan tinggi. (ELN/APA/INA)
Sumber :Kompas.com
Rabu, 20 Januari 2010
http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/20/05510681/
”Semua pihak ingin semua sekolah dan daerah melaksanakan ujian nasional secara jujur supaya hasilnya murni,” kata Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, di Jakarta, Selasa (19/1).
Dalam upaya mencapai UN kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil UN dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota/kabupaten.
Selain melakukan identifikasi, lanjut Djemari, pengawasan dalam penyelenggaraan ujian nasional jenjang SMA/MA tahun ini diperketat. Demikian juga peran perguruan tinggi dalam tim pemantau independen untuk pelaksanaan UN tingkat SMP dan SMK.
”Jika tahun lalu perguruan tinggi cuma pengamat, tahun ini mereka sebagai pengawas yang bisa masuk ruang kelas jika dibutuhkan. Dalam pengarahan kepada guru-guru pengawas ruangan, perguruan tinggi juga terlibat,” kata Djemari.
DIY paling bersih
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Madiun mengatakan, untuk mencegah terjadinya kecurangan UN, pengawasan dan pengamanan akan diperketat mulai dari penggandaan soal, distribusi soal, pelaksanaan ujian di setiap ruang ujian, sampai penilaian.
”Pengawasan UN di semua tahapan akan diperketat,” kata Mendiknas seusai menyosialisasi pelaksanaan UN kepada para bupati yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Senin (18/1) malam.
Pada kesempatan tersebut, Menteri memaparkan hasil evaluasi UN di seluruh provinsi di Indonesia dari sisi jumlah kecurangan yang terjadi. Dari pemaparan itu, pelaksanaan UN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling bersih karena sedikit terjadi kecurangan. Sebaliknya, provinsi yang pelaksanaan UN paling banyak terjadi kecurangan adalah Gorontalo.
Anggaran terbatas
Di Surabaya, Koordinator Pelaksana Pengawas UN SMA/MA dan Tim Pemantau Independen UN SMP Jawa Timur Syafsir Akhlus mengatakan, karena keterbatasan anggaran, bantuan pengawasan UN dari perguruan tinggi untuk SMA dan SMP tidak mencakup semua sekolah. ”Kendatipun demikian, pengawas perguruan tinggi negeri tetap bersungguh-sungguh memantau pelaksanaan UN 2010,” ujarnya.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengalokasikan anggaran Rp 10,9 miliar untuk pengawasan dan pemindaian UN di Jawa Timur ditambah Rp 2,2 miliar untuk tim pemantau independen. Untuk itu, BSNP mengharapkan setiap sekolah diawasi dua orang dari perguruan tinggi. Tahun sebelumnya, setiap sekolah diawasi satu orang dengan anggaran keseluruhan Rp 8,2 miliar.
Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Priyo Suprobo mengatakan, akan sangat baik bila ada satuan tugas pengawas UN dari masyarakat yang benar-benar peduli pada kejujuran. Selain cakupannya lebih luas, anggaran yang dikeluarkan lebih hemat karena kemungkinan pengawasan dilakukan para relawan. Bila ada satuan tugas dari masyarakat, kata Priyo, sesungguhnya tidak perlu ada pengawas dari perguruan tinggi. (ELN/APA/INA)
Sumber :Kompas.com
Rabu, 20 Januari 2010
http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/20/05510681/
Selasa, 26 Januari 2010
Soal Ujian Praktek Kejuruan 2010, AKUNTANSI
Soal Ujian praktek kejuruan SMK tahun 2010 bidang keahlian Akuntansi terdiri atas 3 paket soal (P1) dan (P2,P3).
Perlu diperhatikan adanya revisi / tambahan informasi mengenai Petunjuk Umum (http://www.ditpsmk.net/?page=news;OTM4&guest_4b5fa9c33c877) :
REVISI/TAMBAHAN PENJELASAN MENGENAI SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN AKUNTANSI
Ditulis oleh admin
Untuk Soal Ujian Praktik Akuntansi, oleh karena dalam Petunjuk Umum soal tidak dijelaskan mengenai pengerjaan secara manual maka kami tambahkan penjelasan bahwa :
* Untuk Jurnal, Buku Besar dikerjakan secara MANUAL yang lembar kerjanya dapat diunduh DI SINI
* Untuk Siklus Akuntansi dikerjakan secara MANUAL dan KOMPUTERISASI (menggunakan MYOB)
Demikian penjelasan dari kami mengingat jumlah siswa yang akan mengikuti ujian untuk Kompetensi Keahlian tersebut serta kami memohon maaf jika terdapat ketidakjelasan dalam petunjuk umum.
Terima kasih
Untuk Paket Soal dan Instrumen Pendukungnya, selain dapat diunduh di http://www.ditpsmk.net/ dapat juga diunduh dari arsip di bawah ini :
1. Soal Paket 1 (P1) dapat diunduh di sini : download
2. Pedoman / Lembar Penilaian Paket 1 (P1) diunduh di sini : download
Semoga bermantaat.
Perlu diperhatikan adanya revisi / tambahan informasi mengenai Petunjuk Umum (http://www.ditpsmk.net/?page=news;OTM4&guest_4b5fa9c33c877) :
REVISI/TAMBAHAN PENJELASAN MENGENAI SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN AKUNTANSI
Ditulis oleh admin
Untuk Soal Ujian Praktik Akuntansi, oleh karena dalam Petunjuk Umum soal tidak dijelaskan mengenai pengerjaan secara manual maka kami tambahkan penjelasan bahwa :
* Untuk Jurnal, Buku Besar dikerjakan secara MANUAL yang lembar kerjanya dapat diunduh DI SINI
* Untuk Siklus Akuntansi dikerjakan secara MANUAL dan KOMPUTERISASI (menggunakan MYOB)
Demikian penjelasan dari kami mengingat jumlah siswa yang akan mengikuti ujian untuk Kompetensi Keahlian tersebut serta kami memohon maaf jika terdapat ketidakjelasan dalam petunjuk umum.
Terima kasih
Untuk Paket Soal dan Instrumen Pendukungnya, selain dapat diunduh di http://www.ditpsmk.net/ dapat juga diunduh dari arsip di bawah ini :
1. Soal Paket 1 (P1) dapat diunduh di sini : download
2. Pedoman / Lembar Penilaian Paket 1 (P1) diunduh di sini : download
Semoga bermantaat.
Minggu, 17 Januari 2010
Soal Ujian Praktek Kejuruan 2010, Administrasi Perkantoran
Soal ujian praktek Bidang Keahlian Adminstrasi perkantoran terdiri atas 3 Paket Soal dilengkapi intrumen pendukungnya.Masing-masing sekolah dapat memilih paket mana yang dikehendaki, apakah paket 1 (P1), paket 2 (p2), atau paket 3 (P3)
Untuk teman-teman yang kesulitan download langsung dari"http://ditpsmk.net/" dapat download dari arsip di bawah ini.
Untuk Soal paket 1 silahkan download di bawah ini :
download
Lembar Penilaian Paket 1 :
download
Daftar Alat dan Bahan
download
Untuk teman-teman yang kesulitan download langsung dari"http://ditpsmk.net/" dapat download dari arsip di bawah ini.
Untuk Soal paket 1 silahkan download di bawah ini :
download
Lembar Penilaian Paket 1 :
download
Daftar Alat dan Bahan
download
Langganan:
Postingan (Atom)
